Asia Land Forum menjadi ajang bagi masyarakat Asia untuk membahas kebijakan agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menegaskan reforma agraria sebagai bagian dari strategi swasembada pangan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Akan ada lebih dari 500 peserta dari 14 negara di Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan hadir di Asia Land Forum di Jakarta, 17-21 Februari.
Terpilihnya Indonesia karena berbagai alasan, antara lain karena hadirnya pemerintahan baru yang melahirkan peluang baru kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap Indonesia menjadi best practice dalam mendorong percepatan reforma agraria, pembangunan desa, dan koperasi rakyat sebagai jalan mewujudkan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Digelar 17-21 Februari, kegiatan forum dimulai dengan kunjungan ke tiga tempat komunitas masyarakat adat secara paralel: Kasepuhan Jamrud di Lebak, Banten; Desa Gunung Anten, Lebak, Banten dan Desa Sukaslamet, Indramayu, Jawa Barat.
Forum ini menjadi momentum penting bagi gerakan reforma agraria menagih komitmen politik pemerintahan baru untuk percepatan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Termasuk, lanjutnya, pelaksanaan reforma agraria yang didorong oleh inisiatif dari bawah dan usaha-usaha penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai terobosan bersama agar hak rakyat atas tanah lebih terjamin.